Pengawasan Layanan Hukum

Pengawasan Layanan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

(Pasal 36 Perma Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan)

  1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan/Mahkamah dilakukan oleh Ketua Pengadilan/Mahkamah.
  2. Ketua Pengadilan/Mahkamah bertanggung jawab dalam pelaksanaan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mempu yang efektif, transparan dan sesuai asas dan tujuan sebagimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3.
  3. Panitera Pengadilan/Mahkamah membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa Pembebasan Biaya Perkara dan penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang dlaporkan kepada Ketua Pengadilan/Mahkamah.
  4. Panitera Pengadilan/Mahkamah melakukan pengawasan harian terhadap jalannya Posbakum Pengadilan dan melaporkannya pada Ketua Pengadilan/Mahkamah.
  5. Petugas Posbakum Pengadilan/Mahkamah  mengisi Buku Registrasi Khusus yang disediakan Pengadilan/Mahkamah mengenai penyelenggaraan Posbakum Pengadilan/Mahkamah yang dilaporkan kepada Ketua Pengadilan/Mahkamah.
  6. Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
  7. Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Untuk kepentingan peningkatan penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, Pengadilan dapat memberikan bimbingan teknis kepada Petugas Posbakum Pengadilan dan pihak-pihak lain dari luar Pengadilan

Translate »