Kamis, 14 November 2019
» Sejarah MS Meulaboh
Sejarah MS Meulaboh

SEJARAH SINGKAT MAHKAMAH SYAR’IYAH DI ACEH DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH KEWEDANAAN MEULABOH

Peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak zaman jayanya Kerajaan Aceh Darussalam, Pada masa itu peradilan dipegang oleh Qadhi Malikul Adil yang berkedudukan di Ibukota kerajaan, Kutaraja.  Qadhi  Malikul  Adil  ini  kira-kira  dapat  disamakan  dengan  Mahkamah  Agung sebagai   Pengadilan   Tertinggi.   Di   masing-masing   daerah   Uleebalang   terdapat   Qadhi Uleebalang yang memutuskan perkara di daerahnya.

Qadhi Malikul Adil dan Qadhi Uleebalang diangkat dari ulama-ulama yang cakap dan berwibawa. Karena perkara yang diajukan ke Qadhi Malikul Adil tidak banyak, maka Qadhi Malikul Adil lebih banyak bertugas memberikan fatwa dan nasehat kepada kerajaan.

Zaman Hindia Belanda

Zaman Hindia Belanda, peradilan agama merupakan bagian dari pengadilan adat, dimana untuk tingkat Uleebalang ada pengadilan yang diketuai oleh Uleebalang yang bersangkutan. Sedangkan untuk tingkat afdeeling atau onderafdeeling ada pengadilan yang bernama Musapat yang dikepalai oleh Controleur, dimana Uleebalang serta pejabat-pejabat tertentu menjadi anggotanya.

Dalam prakteknya bila perkaranya hanya bersangkutan dengan hukum agama, seringkali diserahkan saja kepada Qadhi Uleebalang untuk memutuskannya, tetapi kalau ada sangkut  pautnya  dengan  hukum  yang  lain  dari  hukum  agama,  diketuai  sendiri  oleh Uleebalang yang bersangkutan dengan didampingi Qadhi Uleebalang dimaksud.

Zaman Pendudukan Jepang

Zaman pendudukan Jepang, keadaan peradilan agama di Indonesia tidak banyak berubah.  Apa  yang  berjalan  pada  zaman  Belanda  tetap  dipertahankan  oleh  Pemerintah Jepang. Khusus untuk wilayah Aceh, Jepang mengeluarkan Undang-Undang yang bernama Atjeh Syu Rei (Undang-Undang Daerah Aceh) Nomor 12 tanggal Syowa Ni Gatu 15 (15 Pebruari 1944) tentang Syukyo Hooin (Mahkamah Agama).

Sesuai dengan bunyi pasal 1 Atjeh Syu Rei, ada tiga tingkatan peradilan agama saat itu, yakni:

  1. Syukyo Hooin berkedudukan di Kutaraja (Banda Aceh)
  2. Seorang Kepala Qadhi dengan beberapa anggotanya di tiap-tiap Bunsyu (Kabupaten)
  3. Seorang Qadhi Son di tiap-tiap Son (Kecamatan)

Zaman Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, status Pengadilan Agama di Aceh tidak menentu karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Namun di beberapa daerah di Sumatera sejak tanggal 1 Agustus 1946 telah terbentuk Mahkamah Syar’iyah, antara lain di daerah Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang dan Lampung. Semua Mahkamah Syar’iyah  dimaksud kemudian diakui sah oleh Wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar.

Pembentukan Mahkamah Syar’iyah di Keresidenan Aceh pada waktu itu hanya didasarkan kepada Kawat Gubernur Sumatera Nomor 189 tanggal 13 Januari 1947 yang waktu  itu  dijabat  oleh  seorang  tokoh  Aceh  yaitu  Mr. T. Muhammad  Hasan  yang  disusul dengan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera Nomor 226/3/djaps tanggal 22 Pebruari 1947.

Untuk mendapat landasan yang kuat atas surat kawat tersebut, Pemerintah Aceh membawa masalah tersebut ke sidang Badan Pekerja DPR dan akhirnya menguatkan kewenangan dimaksud dengan Putusannya tanggal 3 Desember 1947 Nomor 35.

Dalam perjalanannya Mahkamah Syar’iyah Aceh memperoleh landasan hukum yang kuat setelah ditetapkannya PP Nomor 29 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Aceh. PP tersebut keluar setelah ada desakan dari 17 tokoh Ulama Aceh kepada pemerintah pusat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang meminta kepada Departemen  Agama agar memperjuangkan dasar hukum Mahkamah Syar’iyah  di Daerah Aceh.

PP  Nomor  29  Tahun  1957 tidak  berumur  panjang  karena  ternyata  kemudian  daerah- daerah lainnya di Indonesia juga menuntut hal yang sama kepada Pemerintah Pusat agar di daerah mereka juga dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.

Tuntutan daerah lain di luar Jawa dan Madura dipenuhi Pemerintah Pusat dengan dicabut kembali PP Nomor 29 tahun 1957 dan diganti dengan PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Luar Jawa dan Madura.

“Dengan demikian jelaslah bahwa Aceh merupakan daerah modal untuk terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di daerah-daerah lainnya di Indonesia”.

Perlu diketahui bahwa sejak awal zaman kemerdekaan hingga saat ini, Pengadilan Agama Tingkat Banding yang ada di Aceh telah berganti-ganti nama, mulai dari Mahkamah Syar’iyah Daerah Aceh, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Banda Aceh, Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh dan terakhir Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Adapun mengenai kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Aceh saat itu awalnya didasarkan kepada Kawat Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera yang ditujukan kepada Jabatan Agama Daerah Aceh di Kutaraja Nomor 896/3/djaps yang intinya bahwa hak Mahkamah Syar’iyah memutus soal-soal tentang :

  1. Nikah, thalaq, rujuk, nafkah dsb.;
  2. Pembahagian pusaka ( kewarisan );
  3. Harta wakaf, hibah, sedeqah dan selainnya;
  4. Baitul mal.

Untuk mendapat landasan yang kuat atas surat kawat tersebut, Pemerintah Aceh membawa masalah tersebut ke sidang Badan Pekerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Badan Pekerja DPR Aceh telah menguatkan kewenangan dimaksud dengan Putusannya tanggal 3 Desember 1947 Nomor 35, yang intinya sebagai berikut :

Menguatkan Instruksi Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera tentang hak Mahkamah Syar’iyah, yaitu memutuskan :

  1. Perkara nikah, thalaq, rujuk dan nafkah;
  2. Pembahagian pusaka;
  3. Memutuskan harta wakaf, hibah dan sedekah;
  4. Memutuskan Baitul Mal.

Vonis-vonis yang bersangkutan ini dipandang serupa kekuatan vonis Hakim Negeri.

Buat sementara menunggu ketentuan dari Provinsi, maka urusan perail harta pusaka ditetapkan terus menjadi hak Mahkamah Syar’iyah dan tidak lagi menjadi hak Hakim Rendah atau Hakim Negeri.

Untuk menjalankan urusan ini diserahkan kepada Kepala Jawatan Agama Daerah Aceh. Ada tiga tingkatan Mahkamah Syar’iyah di Aceh pada era awal kemerdekaan hingga lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tanggal 10 Agustus 1957, yakni :

  1. Mahkamah Syar’iyah Daerah Aceh sebagai Pengadilan tertinggi dan tingkat terakhir yang berkedudukan di Kutaraja.
  2. Mahkamah Syar’iyah Kewedanaan sebagai Pengadilan tingkat banding sebanyak 20 buah yang berada di seluruh daerah Kewedanaan yang ada di Aceh saat itu.
  3. Mahkamah Syar’iyah Kenegerian sebagai Pengadilan tingkat pertama sebanyak 106 buah yang berada di setiap daerah Kecamatan yang ada di Aceh saat itu.

Kewedanaan Meulaboh

Khusus untuk Mahkamah Syar’iyah Kewedanaan Meulaboh, membawahi 8 buah Mahkamah Syar’iyah Kenegerian, yaitu :

  1. Mahkamah Syar’iyah Kenegerian Seunagan;
  2. Mahkamah Syar’iyah Kenegerian Kaway XVI;
  3. Mahkamah Syar’iyah Kenegerian Samatiga;
  4. Mahkamah Syar’iyah Kenegerian Buloh;
  5. Mahkamah Syar’iyah Kenegerian Tungkop;
  6. Mahkamah Syar’iyah Kenegerian Beutong;
  7. Mahkamah Syar’iyah Kenegerian Tripa;
  8. Mahkamah Syar’iyah Kenegerian Dayah.

Untuk sekarang ini wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Meulaboh hanya meliputi 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat, yang terdiri dari :

  1. Kecamatan Arongan Lambalek
  1. Kecamatan Bubon
  2. Kecamatan Johan Pahlawan
  3. Kecamatan Kaway XVI
  4. Kecamatan Meureubo
  5. Kecamatan Pante Ceureumen
  6. Kecamatan Panton Reu
  7. Kecamatan Samatiga
  8. Kecamatan Sungai Mas
  9. Kecamatan Woyla
  10. Kecamatan Woyla Barat, dan
  11. Kecamatan Woyla Timur;

 

Era Otonomi Khusus

Dengan lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh dan  UU Nomor  11  Tahun  2006  Tentang Pemerintahan  Aceh telah  terjadi  sejarah  baru  bagi peradilan agama di Aceh. Karena salah satu lembaga yang harus ada di Aceh dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah Peradilan Syari’at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah.

Mahkamah Syar`iyah adalah lembaga Peradilan Syari’at Islam di Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1424 Hijriyah oleh Ketua Mahkamah Agung Bapak Bagir Manan dengan dihadiri Menteri Dalam Negeri Bapak Sabarno, Menteri Agama Bapak Said Agil Husin Almunawar dan Menteri Kehakiman dan HAM Bapak Yusril Ihza Mahendra.

Adapun kewenangan Mahkamah Syar`iyah adalah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Ditambah dengan perkara- perkara jinayat sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu :

  1. Khamar;
  2. Maisir;
  3. khalwat;
  4. Ikhtilath;
  5. Zina;
  6. Pelecehan seksual;
  7. Pemerkosaan;
  8. Qadzaf;
  9. Liwath; dan
  10. Musahaqah.

Sedangkan mengenai dengan hukum acaranya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acera Jinayat.

 Halaman Sebelumnya
Halaman Selanjutnya