Berdasarkan amanat Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu. Berikut kami lampirkan Pengumuman Pemenang Jasa Penyedia Layanan Pos Bantuan Hukum pada Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Tahun Anggaran 2024.
27 November 2024
- Beranda
- Profil Pengadilan
- Informasi Umum
- Kepaniteraan
- Informasi Perkara (SIPP)
- e-Court
- Direktori Putusan
- Prosedur Pengajuan Perkara
- Hak-hak Pencari Keadilan
- Hak Pokok dalam Persidangan
- Tata Tertib Persidangan
- Agenda / Jadwal Sidang
- Mediasi
- Statistik Perkara
- Panggilan Ghaib
- Delegasi/Tabayun
- Biaya Proses Perkara
- Biaya Hak-hak Kepaniteraan
- Radius Biaya Panggilan
- Laporan Biaya Perkara
- Laporan Sisa Panjar
- Perkara Prodeo
- Pos Bantuan Hukum
- Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
- Kesekretariatan
- Profil Pejabat & Pegawai
- Statistik Jumlah Pegawai
- Laporan LHKPN
- Laporan LHKASN
- DIPA
- Laporan Realisasi Anggaran
- CALK
- Neraca Keuangan
- Realisasi PNBP
- Asset dan Inventaris
- Pengadaan Barang & Jasa
- Renstra
- Rencana Kerja Tahunan
- Rencana Aksi
- Perjanjian Kinerja
- IKU
- LkjIP
- Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
- Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan
- Statistik Jumlah Pengunjung Website
- PPNPN
- Layanan Publik
- Standar dan Maklumat Pengadilan
- Jam Pelayanan (Kerja)
- Fasilitas Publik
- SOP Pelayanan Publik
- Petugas PTSP
- Tata Cara Pelayanan Informasi
- Hak Pemohon Informasi
- Prosedur Keberatan Atas Layanan Informasi
- Biaya Salinan Informasi
- Formulir Permintaan Informasi
- Laporan Akses Informasi
- SIWAS MA-RI
- Prosedur Pengaduan
- Hak-Hak Pelapor dan Terlapor
- Laporan Rekapitulasi Pengaduan
- Pedoman Pengawasan
- Kode Etik Hakim
- Hasil Rakernas
- Daftar Pejabat Pengawas
- Hukuman Disiplin
- Putusan Majelis Kehormatan Hakim
- Prosedur Evakuasi
- Publikasi
- Informasi Lainnya
- E-LID